Taufik Wijaya detikcom
Palembang - Gempa di Bengkulu tampaknya seperti langganan saja. Gempa kali ini, Rabu (12/9/2007) merupakan gempa terbesar ke-3 dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 4 Juni 2000, terjadi gempa tektonik dengan kekuatan 7.3 skala Richter, diikuti beberapa gempa susulan. Pusat gempa terletak 4.7 LS dan 102 BT, sekitar 100 km barat daya kota Bengkulu dan 33 km di bawah permukaan laut. Gempa tersebut telah mengakibatkan 88 orang meninggal dunia, 959 terluka, 2207 luka ringan.
Kerusakan sarana dan prasarana seperti instalasi air bersih, jalan dan jembatan, saluran drainase, perkantoran pemerintahan, sekolah, pasar dan rumah sakit di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kodya Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong.
Lalu pada Maret 2006 lalu juga terjadi gempa dengan kekuatan 5,1 Skala Richter. Gempa ini hanya menimbulkan kepanikan, dan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan prasarana umum.
"Gempa ini jangan sampai seperti gempa tahun 2000 dulu," kata Toton Dai Permana, pegawai Pempriov Sumsel, yang masih terus mengontak keluarganya di Manak, Bengkulu. (tw/asy)
Magnitude 8.4 - SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2007 September 12 11:10:26 UTC
Earthquake Details
Magnitude 8.4
Date-Time
* Wednesday, September 12, 2007 at 11:10:26 UTC
* Wednesday, September 12, 2007 at 06:10:26 PM at epicenter
Time of Earthquake in other Time Zones
Location 4.520°S, 101.374°E
Depth 34 km (21.1 miles) set by location program
Region SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
Distances 130 km (80 miles) SW of Bengkulu, Sumatra, Indonesia
410 km (255 miles) SSE of Padang, Sumatra, Indonesia
620 km (385 miles) WNW of JAKARTA, Java, Indonesia
695 km (435 miles) SSW of SINGAPORE
Location Uncertainty horizontal +/- 6.1 km (3.8 miles); depth fixed by location program
Parameters Nst=286, Nph=286, Dmin=809.9 km, Rmss=1.11 sec, Gp= 29°,
M-type=moment magnitude (Mw), Version=V
Source
USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2007hear
Magnitude 7.9 - KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
2007 September 12 23:49:04 UTC
Earthquake Details
Magnitude 7.9
Date-Time
* Wednesday, September 12, 2007 at 23:49:04 UTC
* Thursday, September 13, 2007 at 06:49:04 AM at epicenter
Time of Earthquake in other Time Zones
Location 2.506°S, 100.906°E
Depth 30 km (18.6 miles) set by location program
Region KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
Distances 185 km (115 miles) SSE of Padang, Sumatra, Indonesia
200 km (125 miles) NW of Bengkulu, Sumatra, Indonesia
530 km (330 miles) SW of SINGAPORE
760 km (470 miles) WNW of JAKARTA, Java, Indonesia
Location Uncertainty horizontal +/- 9.5 km (5.9 miles); depth fixed by location program
Parameters Nst=181, Nph=181, Dmin=>999 km, Rmss=1.28 sec, Gp= 29°,
M-type=moment magnitude (Mw), Version=9
Source
USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2007hec6
Magnitude 6.7 - KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
2007 September 20 08:31:15 UTC
Magnitude 6.7
Date-Time
* Thursday, September 20, 2007 at 08:31:15 UTC
* Thursday, September 20, 2007 at 03:31:15 PM at epicenter
Time of Earthquake in other Time Zones
Location 2.040°S, 100.204°E
Depth 35 km (21.7 miles) set by location program
Region KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
Distances 120 km (75 miles) S of Padang, Sumatra, Indonesia
300 km (185 miles) NW of Bengkulu, Sumatra, Indonesia
595 km (370 miles) SSW of KUALA LUMPUR, Malaysia
855 km (530 miles) WNW of JAKARTA, Java, Indonesia
Location Uncertainty horizontal +/- 8.9 km (5.5 miles); depth fixed by location program
Parameters Nst= 47, Nph= 47, Dmin=>999 km, Rmss=1.17 sec, Gp= 43°,
M-type=moment magnitude (Mw), Version=8
Source
USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2007hmas
Saturday, September 22, 2007
TAJUK SORE- Angin Surga PBB-Bank Dunia
DI tengah kebuntuan upaya hukum untuk menarik harta kekayaan mantan Presiden Soeharto ke negara, Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan Prakarsa Pengembalian Aset Curian (Stolen Asset Recovery/StAR Initiative). Prakarsa ini seperti dipaparkan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, punya tujuan sangat mulia. Yaitu membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diselewengkan para pemimpin mereka. Lebih jelasnya, dua lembaga internasional ini ingin aset negara berkembang yang dikorupsi yang disimpan di luar negeri bisa ditarik kembali dan digunakan untuk pemberantasan kemiskinan serta program sosial lainnya. Pemerintah Indonesia tampaknya cukup antusias dengan prakarsa “menggiurkan” ini. Menarik aset negara yang dibawa kabur para koruptor ke luar negeri memang bukan pekerjaan gampang. Masih ingat betapa sulitnya pemerintah menarik kembali harta Hendra Raharja di Australia dan Hong Kong meski yang bersangkutan sudah jadi terpidana. Kejaksaan Agung beserta instansi terkait berupaya keras mengembalikan aset Rp2,6 triliun yang diselewengkan Hendra dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) waktu itu.Namun,hasilnya nihil. Apakah dengan prakarsa Bank Dunia dan PBB ini semua akan jadi lebih mudah? Tidak ada yang bisa memastikan jawabannya.Tapi paling tidak masalah ini tergantung pada dua hal. Pertama, kegigihan aparat pemerintah kita untuk memanfaatkan momentum ini dan kedua, bergantung pada sejauh mana komitmen itu benar-benar direalisasikan oleh PBB dan Bank Dunia. Orang awan akan bertanya,mengembalikan harta orang yang sudah jadi terpidana saja sulitnya seperti itu, apalagi meminta harta orang yang hingga kini belum jelas status hukumnya seperti Soeharto. Hingga saat ini, belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan Soeharto sebagai koruptor sehingga hartanya harus disita oleh negara. Yang ada malah Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) yang dikeluarkan Kejaksaan Agung atas kasus Soeharto.Jadi jelasnya,status hukum Soeharto di dalam negeri pun masih belum clear. Yang kedua, apakah Bank Dunia dan PBB bisa memaksa negara-negara maju menyerahkan aset-aset yang disimpan para koruptor kepada negara yang dikorupsi itu. Relakah negara-negara maju ini menyerahkan aset para koruptor itu begitu saja tanpa syarat apa pun? Ini memerlukan ketelitian dan kejelian lebih lanjut dari pemerintah. Belum lagi proses dan prosedur hukumnya harus ditempuh dengan cara bertele-tele dan melelahkan. Mampukan aparat hukum kita melakukan hal itu? (*) |
Diperkosa Pacar Majikan
Gaji dan Asuransi TKI di Abu Dhabi Belum Dibayar INDRAMAYU - Kisah pilu kembali menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Indramayu. Mawar, bukan nama sebenarnya (20), salah seorang TKI yang menjadi pembantu rumah tangga di Abu Dhabi telah diperkosa pacar majikannya. Perempuan beranak satu asal Kecamatan Juntinyuat itu terpaksa dipulangkan tanpa diberi gaji sepeser pun oleh sang majikan. Kondisi korban shock berat dan harus menjalani perawatan selama beberapa hari di RS Bhayangkara Kramatjati, Jakarta.
Menurut pengakuan Bunga, dirinya berangkat menjadi pembantu rumah tangga melalui PT Muhasatama Cabang Indramayu. Dijelaskan, dirinya diberangkatkan pada pertengahan Februari 2007 ke Abu Dhabi, tepatnya di wilayah Assjam. “Majikan saya bernama Muhammad Abullah,” jelas Bunga kepada Radar, Jumat (21/9) di rumahnya.
Dijelaskan, kasus perkosaan yang menimpa dirinya terjadi pada pertengahan awal September 2007, saat sedang memasak di dapur. Karena di rumah majikan tidak ada orang, Bunga diancam akan dibunuh oleh pacar majikan. “Saya hanya bisa pasrah. Ketika saya melaporkan kejadian perkosaan kepada majikan, mereka tidak melakukan pembelaan sama sekali. Bahkan saya langsung saja diantarkan pulang ke Indonesia,” ungkapnya.
Bunga meminta kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja (Disosnaker) Indramayu untuk membantu pengurusan gaji selama delapan bulan yang belum dibayar. Selain gaji, ia juga belum menerima uang asuransi. “Saya baru dapat bantuan dari PT Muhasatama Cabang Indramayu sebesar Rp500 ribu untuk biaya berobat jalan,” tuturnya.
Ditambahkannya, kasus yang menimpa dirinya juga sudah dilaporkan ke Disosnaker Indramayu. Bunga juga memberikan kuasa sepenuhnya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Unwir untuk mengusut tuntas kasus tindak pidananya.
Sementara Koordinator LBH Unwir Tatang Odjo SH didampingi Syaeful Yamin SH membenarkan telah menerima pengaduan kasus perkosaan yang menimpa TKI asal Juntinyuat. “Kami akan menindak lanjuti secara hukum kasus yang menimpa TKW asal Juntinyuat. Selain menyurati perwakilan kedutaan dimana korban bekerja, kami juga ingin tahu sejauhmana pemerintah melakukan pembelaan terhadap TKI yang diperlakukan tidak manusiawi,” tegasnya. (dun)
Menurut pengakuan Bunga, dirinya berangkat menjadi pembantu rumah tangga melalui PT Muhasatama Cabang Indramayu. Dijelaskan, dirinya diberangkatkan pada pertengahan Februari 2007 ke Abu Dhabi, tepatnya di wilayah Assjam. “Majikan saya bernama Muhammad Abullah,” jelas Bunga kepada Radar, Jumat (21/9) di rumahnya.
Dijelaskan, kasus perkosaan yang menimpa dirinya terjadi pada pertengahan awal September 2007, saat sedang memasak di dapur. Karena di rumah majikan tidak ada orang, Bunga diancam akan dibunuh oleh pacar majikan. “Saya hanya bisa pasrah. Ketika saya melaporkan kejadian perkosaan kepada majikan, mereka tidak melakukan pembelaan sama sekali. Bahkan saya langsung saja diantarkan pulang ke Indonesia,” ungkapnya.
Bunga meminta kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja (Disosnaker) Indramayu untuk membantu pengurusan gaji selama delapan bulan yang belum dibayar. Selain gaji, ia juga belum menerima uang asuransi. “Saya baru dapat bantuan dari PT Muhasatama Cabang Indramayu sebesar Rp500 ribu untuk biaya berobat jalan,” tuturnya.
Ditambahkannya, kasus yang menimpa dirinya juga sudah dilaporkan ke Disosnaker Indramayu. Bunga juga memberikan kuasa sepenuhnya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Unwir untuk mengusut tuntas kasus tindak pidananya.
Sementara Koordinator LBH Unwir Tatang Odjo SH didampingi Syaeful Yamin SH membenarkan telah menerima pengaduan kasus perkosaan yang menimpa TKI asal Juntinyuat. “Kami akan menindak lanjuti secara hukum kasus yang menimpa TKW asal Juntinyuat. Selain menyurati perwakilan kedutaan dimana korban bekerja, kami juga ingin tahu sejauhmana pemerintah melakukan pembelaan terhadap TKI yang diperlakukan tidak manusiawi,” tegasnya. (dun)
DPRD Pantura Galang Kekuatan
Inginkan Pilkada Jabar Akomodir Figur Pantura INDRAMAYU - Tiga ketua DPRD di Wilayah III Cirebon mengeluarkan ultimatum bersama. Mereka mengancam segera merealisasikan Provinsi Cirebon, jika pada Pilkada Jabar 2008 nanti figur calongub/cawagub dari wilayah pantura tidak diakomodir.
Ultimatum tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Indramayu, Drs H Hasyim Djunaedi Sag dan Ketua DPRD Kota Cirebon, H Sunaryo HW SIP MM di Indramayu, tadi malam (21/9). Keduanya mengaku sudah menghubungi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Tasiya Soemadi SE, dan sepakat dengan sikap tersebut.
Ultimatum tersebut diambil setelah ada rencana dari Ketua Dewan Pangaping Paguyuban Pasundan, Ginandjar Kartasasmita, yang akan memunculkan cagub/cawagub alternatif yang semuanya dari wilayah Pasundan.
“Jika ‘pasundan-pasundan’ ini benar-benar terwujud, kami telah sepakat segera merealisasikan pembentukan Provinsi Cirebon," jelas Ketua DPRD Indramayu, Drs H Hasyim Djunaedi kepada Radar, tadi malam (21/9).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri sejumlah tokoh ulama Wilayah III Cirebon, diantaranya KH Syakur Yasin MA (Pimpinan Ponpes Candanpinggan), Hasyim menuturkan Pilkada Jabar tahun 2008 mendatang, berbeda dengan pilkada sebelumnya. Karena Pilkada kali ini, masyarakat Jabar memilih secara langsung calon pemimpinnya.
"Dengan pemilihan langsung yang baru pertama di Jabar ini, maka pemimpin kedepan harus mengakomodir figur dari Wilayah III Cirebon atau pantura. Karena Jabar ini bukan hanya milik masyarakat pasundan saja," jelas Hasyim.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon H Sunaryo HW SIP MM Menurutnya, apabila wacana yang dibangun Paguyuban Pasundan yang dimotori Ginanjar Kartasasmita benar-benar diwujudkan, pihaknya akan sangat kecewa. Karena masyarakat Cirebon maupun pantura sudah lama menginginkan ada figur pemimpin Jabar dari wilayahnya.
"Sekarang ini sudah muncul figur-figur dari wilayah III Cirebon/pantura yang layak dan pantas untuk masuk dalam duet kepemimpinan Jabar kedepan, salah satunya Bupati Indramayu H Irianto MS Syafiuddin," jelas Sunaryo.
"Pak Gotas (Ketua DPRD Kabupaten Cirebon) sudah kami hubungi. Dia pun sepakat untuk merealisasikan pembentukan Provinsi Cirebon apabila figur dari wilayah III Cirebon/pantura tidak diakomodir dalam duet kepemimpinan Jabar kedepan," tambahnya.
Baik Hasyim maupun Sunaryo akan terus membangun kesepakatan dengan para pimpinan DPRD se-wilayah III Cirebon dan pantura, seperti Kabupaten Majalengka, Kuningan, Subang, Purwakarta dan Kerawang. (mak)
Ultimatum tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Indramayu, Drs H Hasyim Djunaedi Sag dan Ketua DPRD Kota Cirebon, H Sunaryo HW SIP MM di Indramayu, tadi malam (21/9). Keduanya mengaku sudah menghubungi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Tasiya Soemadi SE, dan sepakat dengan sikap tersebut.
Ultimatum tersebut diambil setelah ada rencana dari Ketua Dewan Pangaping Paguyuban Pasundan, Ginandjar Kartasasmita, yang akan memunculkan cagub/cawagub alternatif yang semuanya dari wilayah Pasundan.
“Jika ‘pasundan-pasundan’ ini benar-benar terwujud, kami telah sepakat segera merealisasikan pembentukan Provinsi Cirebon," jelas Ketua DPRD Indramayu, Drs H Hasyim Djunaedi kepada Radar, tadi malam (21/9).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri sejumlah tokoh ulama Wilayah III Cirebon, diantaranya KH Syakur Yasin MA (Pimpinan Ponpes Candanpinggan), Hasyim menuturkan Pilkada Jabar tahun 2008 mendatang, berbeda dengan pilkada sebelumnya. Karena Pilkada kali ini, masyarakat Jabar memilih secara langsung calon pemimpinnya.
"Dengan pemilihan langsung yang baru pertama di Jabar ini, maka pemimpin kedepan harus mengakomodir figur dari Wilayah III Cirebon atau pantura. Karena Jabar ini bukan hanya milik masyarakat pasundan saja," jelas Hasyim.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon H Sunaryo HW SIP MM Menurutnya, apabila wacana yang dibangun Paguyuban Pasundan yang dimotori Ginanjar Kartasasmita benar-benar diwujudkan, pihaknya akan sangat kecewa. Karena masyarakat Cirebon maupun pantura sudah lama menginginkan ada figur pemimpin Jabar dari wilayahnya.
"Sekarang ini sudah muncul figur-figur dari wilayah III Cirebon/pantura yang layak dan pantas untuk masuk dalam duet kepemimpinan Jabar kedepan, salah satunya Bupati Indramayu H Irianto MS Syafiuddin," jelas Sunaryo.
"Pak Gotas (Ketua DPRD Kabupaten Cirebon) sudah kami hubungi. Dia pun sepakat untuk merealisasikan pembentukan Provinsi Cirebon apabila figur dari wilayah III Cirebon/pantura tidak diakomodir dalam duet kepemimpinan Jabar kedepan," tambahnya.
Baik Hasyim maupun Sunaryo akan terus membangun kesepakatan dengan para pimpinan DPRD se-wilayah III Cirebon dan pantura, seperti Kabupaten Majalengka, Kuningan, Subang, Purwakarta dan Kerawang. (mak)
Subscribe to:
Posts (Atom)
