Dana DKP Tak Perlu Dipolitisasi

Sejumlah tokoh nasional berpendapat sebaiknya kontroversi aliran dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dikembalikan pada proses hukum. Mereka menolak politisasi kasus tersebut karena akan menciptakan kondisi politik yang tidak kondusif.Hal ini diungkap secara terpisah oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid,Wakil Presiden Jusuf Kalla,Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah,kemarin. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, dia setuju jika kasus aliran dana DKP dibongkar tuntas.Namun,dia meminta penyelesaian kasus tersebut tidak dipolitisasi, tapi dikembalikan pada proses hukum. ”Kalau dipolitisasi hal itu bisa menghadirkan sesuatu yang lain yang saya kira nantinya tidak akan kondusif,” kata Hidayat di sela-sela peringatan Puncak Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kompleks Candi Prambanan,Sleman,kemarin. Menurut Hidayat, aliran dana DKP harus diungkap secara jujur dan konstitusional. Jangan dilebar-lebarkan pada konteks yang lain di luar konteks permasalahan. ”Membongkar kasus DKP juga harus didasarkan pada bukti-bukti, bukan fitnah atau tuduhan,”tandasnya. Seperti diberitakan, dari fakta persidangan terdakwa perkara dana nonbujeter DKP Rokhmin Dahuri (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan),terungkap adanya aliran dana DKP kepada tokoh politik, tokoh ormas (organisasi massa), dan anggota tim sukses pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden 2004 lalu. Nama Amien Rais disebut-sebut menerima dana Rp200 juta dalam bentuk cek delapan lembar dari Rokhmin. Dalam konferensi pers di Yogyakarta, Amien secara terus terang mengakui dirinya memang menerima dana Rp200 juta langsung dari Rokhmin. Mantan capres Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta pasangan capres-cawapres lainnya untuk bersikap terbuka soal penerimaan dana DKP tersebut. Belakangan, Amien menuding ada pasangan capres-cawapres yang menerima dana dari Washington, Amerika Serikat (AS). Pernyataan Amien soal aliran dana DKP dan bantuan dana dari Washington, AS, ditanggapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jumat (25/5) lalu.Presiden menilai,pernyataan Amien selama ini telah mengarah pada fitnah. Wapres Jusuf Kalla juga berpendapat, masalah dana DKP telah ditangani secara hukum, terbukti dari proses yang tengah berjalan di pengadilan saat ini. ’’Jadi biar pengadilan yang tindak lanjuti,” kata Wapres, saat transit di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, seusai melakukan kunjungan kerja ke Jepang, kemarin. Wapres juga memastikan tidak akan menuntut Amien Rais terkait pernyataannya soal dana nonbujeter DKP dan isu dana asing yang dialamatkan kepada pasangan SBY-JK.Sebab, perkara ini sudah ditangani pengadilan. Mengenai pengakuan Amien Rais bahwa dirinya menerima dana DKP, Wapres menyebut itu urusan Amien sendiri. Dia menegaskan bahwa pasangan SBY-JK tidak menerima dana DKP. ”Kita sudah cek ke bendahara, keuangan, tidak ada itu,” tegasnya. Wapres mengingatkan, pasangan SBY-JK berbeda dengan apa yang dialami Amien. Sebab, mantan Ketua Umum DPP PAN itu menerima cek secara langsung. ”Pak Amien kan terima cek pribadi langsung. Tentu Pak Amien tidak bisa disamakan dengan kita,” timpalnya. Wapres mengaku menghormati kejujuran Amien yang mengakui telah menerima delapan cek dari DKP. ”Tapi, itu urusan hukum, bukan urusan kita.Yang jelas kami tidak seperti itu,” tandasnya. Mengenai sinyalemen adanya bantuan pihak asing dalam kampanye SBY-JK,Wapres juga membantah keras. Dia menyebut bahwa dirinya bersama SBY memiliki harga diri dan nasionalisme. ”Kita juga tak kurang dari Amien soal harga diri itu, jangan khawatirlah. Bukan hanya Pak Amien yang punya harga diri untuk tidak terima bantuan asing.Yang jelas,SBY-JK tidak terima bantuan itu,”terang Wapres. Wapres mengaku menghormati Amien dalam sikap nasionalisme tidak terima dana asing dalam kampanye. Karena itu,Wapres juga meminta Amien menghormati SBY-JK dalam konteks yang sama. ”Saya hormat pada Pak Amien, tapi Pak Amien juga harus hormat pada saya bahwa itu tidak ada,” tandasnya. Lebih jauh,Wapres minta agar masalah ini tidak dilebarkan. Sebab, masih banyak masalah yang dialami bangsa ini, terutama masalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. ”Ini masalahnya. Kita ini ribut melulu, kapan kerjanya,” kata Wapres. Menteri Sosial yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bachtiar Chamsjah menilai, tak ada yang perlu dibesar-besarkan dari persoalan aliran dana DKP. Dia menyarankan, masalah tersebut dikembalikan saja ke proses hukum dan tak perlu dipolitisasi. Dia khawatir, jika masalah ini dipolitisasi, hanya akan menambah masalah baru. ”Lihat, akhirnya kita sibuk dengan hiruk-pikuk masalah politik. Padahal, kita perlu menciptakan iklim yang kondusif,” ujarnya Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menilai wajar tindakan Presiden SBY menggelar konferensi pers untuk menjelaskan masalah dana nonbujeter DKP. Tindakan ini dinilai adil dalam rangka menjelaskan semua permasalahan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terus menerus. Muhaimin juga menegaskan, klarifikasi diperlukan agar tidak terjadi polemik politik sehingga semua pihak kembali fokus pada proses hukum kasus tersebut. Sebagai Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin membantah, mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) ikut menerima dana DKP. Dia khawatir, hal ini menjadi satu jebakan atau fitnah terhadap Gus Dur dan PKB secara keseluruhan. Presiden Juga Manusia Juru Bicara Kepresidenan,Andi Mallarangeng menyatakan, sikap SBY menanggapi Amien Rais adalah manusiawi. Kalau terusmenerus di-kuyo-kuyo atau digiring dengan tuduhan spesifik seperti itu maka tentu saja Presiden harus menjawab. ”Sudah 10 kali lebih, hal ini muncul di media.Jadi kalau Presiden diam saja nanti dibilang takut atau malah dibilang salah. Jadi ya lebih baik dijawab,” terang Andi. Ditanya mengenai permintaan Amien Rais agar semua pihak buka- bukaan,Andi mempersilakan. ”Ya,monggo-monggo saja.Silakan saja,” tandas Andi, seraya menambahkan, ”Daripada menuduh- nuduh, ya lebih baik yang jelas- jelas saja.” Terpisah,Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Soetrisno Bachir meminta Presiden SBY dan Amien Rais duduk bersama menyelesaikan persoalan yang sudah menjurus ke instabilitas politik. Soetrisno mengatakan, persoalan yang bergulir di tubuh senior-senior dan pemimpin negeri ini telah mengakibatkan kegelisahan di masyarakat dan menambah penderitaan rakyat. ”Saya melihat sekarang Presiden sebagai orang nomor satu di eksekutif seharusnya memiliki inisiatif untuk dapat berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat khususnya yang senior. Bukannya mencurigai Pak Amien apalagi main ancam segala,” ujar Soetrisno di kantor DPP PAN Jakarta, kemarin. Soetrisno juga mengimbau agar Presiden SBY tidak menambah persoalan baru dengan menambah musuh baru. Hari ini, sebut Soetrisno, musuh baru Presiden SBY Amien Rais. Sebelumnya, Megawati, selanjutnya mungkin saja Gus Dur. Kemudian mungkin yang akan datang Wiranto. ‘’Untuk apa mencari musuh, kenapa kita tidak duduk bersama, masih banyak persoalan bangsa yang belum terselesaikan,” katanya. Sementara itu, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan tidak ada dana asing yang masuk ke tim sukses pasangan calon presiden (capres) dan wakil calon presiden (cawapres) pada pemilu 2004 lalu. Hal tersebut sudah disampaikan PPATK saat diundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada kampanye capres- cawapres tiga tahun lalu. ”Kami sudah sampaikan hasil temuan kami saat diundang oleh KPU dan Panwaslu saat pemilu lalu.Waktu itu kami sampaikan bahwa tidak ada dana asing yang masuk ke semua tim pasangan capres- cawapres,” kata Ketua PPATK Yunus Husein saat dihubungi SINDO, kemarin. Yunus mengungkapkan, kalau ada dana asing yang masuk ke tim pasangan capres-cawapres, pasti diketahui PPATK. Dana-dana asing itu akan masuk melalui rekening dan itu bisa dilacak asalnya oleh PPATK. (moch fauzi- /angga rosa/nurmayanti/amril/- ali ikhwan/whisnu bagus)