SBY-Amien Saling Memaafkan

PILIH DAMAI Mantan Ketua MPR Amien Rais menggelar jumpa pers di kediamannya, Pandeansari, Condongcatur, Kec Depok, Kab Sleman, DIY, kemarin. Amien menyatakan telah bertemu Presiden SBY di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (27/5) untuk mencairkan ketegangan terkait kontroversi dana DKP.

JAKARTA (SINDO) – Ketegangan hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Ketua MPR Amien Rais mencair.Minggu pagi (27/5), Presiden SBY dan Amien Rais saling meminta maaf dalam pertemuan singkat selama kurang lebih 12 menit di ruang tunggu Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Mereka berdua sepakat untuk saling berkomunikasi dan menempatkan kasus aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke ranah hukum. ”Kita sama-sama meminta maaf,” kata Amien Rais pada jumpa pers di pendopo rumahnya di Jalan Pandeansari, Depok, Sleman, Yogyakarta, senin (28/5) kemarin.Hadir dalam jumpa pers Amien Rais itu, anggota DPR Drajad Wibowo,Tjatur Edi, dan Alvin Lie. Amien mengaku mau bertemu, lantaran ada pihak Presiden SBY yang meneleponnya Sabtu (26/5) malam.Saat bersantai di kediamannya di Pandeansari, jelas Amien, tiba-tiba dia mendapat telepon dari seseorang yang menanyakan kesediaan bertemu dengan SBY.

Amien pun mengaku menjawab bersedia, asal pertemuan tidak berlangsung di Istana Negara. ”Saya jawab, loh mengapa tidak? Asal di tempat netral dan bukan di istana. Kemudian, saya diminta bertemu keesokan paginya (Minggu 27/5),’’ ujarnya. Amien berangkat dari Yogyakarta sekitar pukul 06.00 WIB, bertemu di Jakarta selama 12 menit dengan SBY, dan tiba kembali ke Yogyakarta sekitar pukul 09.30 WIB. Tokoh pendiri PAN ini mengaku bertemu dengan Presiden SBY sekitar pukul 08.00,sesaat sebelum Presiden berangkat ke Kuala Lumpur,Malaysia. ”Presiden bilang, Mas Amien, kalau selama ini ada yang tidak mengenakkan, saya minta maaf.

Saya juga bilang,Mas Bambang,kalau selama ini dalam ceramah atau seminar saya selalu gunakan plesetan Yogya yang menohok atau dianggap mengolokolok, saya juga minta maaf,”ungkap Amien. Selain saling meminta maaf, dalam pembicaraan singkat tersebut, kata Amien,menghasilkan tiga poin penting. Pertama, SBY meminta agar saling berkomunikasi.” Presiden bilang,selama ini tersumbatnya keran komunikasi menjadikan informasi mampet,”ujar mantan rival Presiden SBY dalam Pemilihan Presiden 2004 lalu itu. Kedua, lanjut Amien, komunikasi juga akan menghilangkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik. ‘’Poin ketiga yang tak kalah penting, kami sepakat menempatkan kasus ini pada ranah hukum sehingga, baik Presiden maupun saya, harus pandai-pandai mengendalikan diri,’’ paparnya.

Seperti diberitakan, hubungan Presiden SBY dan Amien Rais sempat menegang terkait pernyataan- pernyataan Amien mengenai aliran dana DKP dan dana asing dari Washington,Amerika Serikat, kepada pasangan capres-cawapres tertentu. Amien yang mengaku menerima dana Rp200 juta dari Rokhmin Dahuri (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) sempat menantang pasangan capres dan cawapres lain untuk berterus terang soal penerimaan dana DKP dan dana asing dari AS. Setelah kurang lebih 10 hari pernyataan Amien Rais ini mewarnai media massa, Jumat (25/5) lalu, Presiden SBY menggelar konferensi pers menanggapi pernyataan Amien.

Saat itu,Presiden menyatakan berbagai pernyataan mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu sudah mengarah ke fitnah dan mengancam gugat Amien. Berbagai kalangan kemudian mengingatkan agar masalah tersebut dikembalikan saja kepada proses hukum, jangan dipolitisasi. Lebih lanjut Amien Rais mengaku, dia juga merasa kasus aliran dana DKP masuk ke dalam ranah politik. Karena itu, Amien sependapat bahwa kasus ini harus segera dikembalikan ke ranah hukum. ”Tontonan political boxing atau political wrestlingmungkin menarik bagi sebagian masyarakat,tapi saya yakin terlalu banyak anggota masyarakat yang tidak menyukainya,” papar mantan Ketua MPR itu.

Amien sendiri merasa sudah terjebak masuk dalam panggung politik kembali.Padahal, dia telah berjanji untuk kembali ke dunia pendidikan, seperti apa yang dilakoninya selama ini. ”Tapi tentu tidak bisa lantas lari, karena ini memang melanggar UU Pemilu. Mari selesaikan dengan baik,’’ timpalnya. Meski telah saling memaafkan, Amien menyatakan akan tetap melanjutkan masalah ini. Tapi, lanjutnya, kali ini harus cool, proporsional, tidak ada politisasi,apalagi kriminalisasi. ”Bung Karno pernah mengatakan, for a fighting nation, there is no jorney’s end.Saya setuju,the show must go on.Pertunjukkan harus terus berjalan,” pungkas Amien.

Presiden SBY juga mengaku telah bertemu Amien Rais. Menurut Presiden, pertemuan itu bisa terjadi karena peran Mensesneg Hatta Rajasa. ”Sabtu sore (26/5), Mensesneg menghadap saya.Dia menceritakan telah berkomunikasi via telepon dengan Pak Amien Rais dan menyarankan saya bertemu dengan beliau,” kata Presiden dalam jumpa pers mendadak di Kuala Lumpur. Setelah dipertimbangkan, menurut Presiden, dia tidak keberatan bertemu. ”Kemudian, Pak Amien Rais terbang langsung dari Yogya ke Halim Perdanakusuma dan bertemu dengan saya hari Minggu,” ujarnya.

Presiden juga menjelaskan, dalam pertemuan singkat tersebut, keduanya sepakat mengakhiri konflik. Jika dibiarkan, menurutnya, akan menjadi tidak baik dari segi politik nasional. ”Sebagai kepala negara, saya ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa bisa saja di kalangan pimpinan politik terjadi perbedaan pandangan politik, tapi silaturahmi harus tetap dipertahankan,” papar Presiden seraya menegaskan bahwa soal dana DKP mereka sepakat menyerahkan hal itu kepada KPK. Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Denny Indrayana berharap kasus polemik antara Presiden SBY dengan Amien Rais soal dana DKP tidak diselesaikan secara adat. Pertemuan kedua tokoh itu, terang Denny, diharapkan hanya untuk mengurangi tensi politik saja. Selebihnya,masalah hukum kasus itu tetap dijalankan.

”Saya ingin pertemuan SBYAmien hanya untuk mengurangi ketegangan politik, kasus hukumnya tetap dilanjutkan,” katanya, ke-marin. Denny mengaku polemik kedua tokoh itu mengandung dimensi politik yang cukup tinggi. Karena itu, alasan Amien Rais yang menilai sudah terjadi politisasi bisa dipahami.Namun,kasus yang sudah menjadi milik publik ini harus diselesaikan secara hukum. ”Jika tidak, maka akan menjadi preseden buruk bagi perjalanan hukum di Indonesia,” terangnya. Amien Rais, tambah Denny, juga diharapkan tetap progresif menyampaikan data-data terkait aliran dana DKP. Dan, langkah itu dilakukan melalui jalur hukum.

Di tempat terpisah, mantan anggota Panwaslu Didik Supriyanto mendesak agar KPU mengusut dana capres dan cawapres Pemilihan Presiden 2004.Alasannya, yang mempunyai otoritas untuk mengusut kasus tersebut adalah KPU. ”Jika KPU tidak bergerak, permasalahan ini tidak akan selesai,” kata Didik kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Menurutnya, jika KPU tidak bergerak, maka yang terjadi adalah klaim dari beberapa pihak tentang dana aliran dana untuk capres-cawapres. Dia mengatakan, pihak Panwaslu sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk mengusut lebih lanjut aliran dana tersebut.Selain Panwaslu sudah bubar,lembaga ini juga tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan pengusutan.

Menurut Didik, pihak Panwaslu menduga ada dana yang masih perlu diteliti lebih jauh sumbernya. Untuk pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi,dana yang didapatkan mereka adalah Rp4,45 miliar. Sedangkan dana yang mengalir ke SBY-JK adalah Rp1,625 miliar. ”Sumbangan tersebut adalah sumbangan dana da-ri perorangan dan badan hukum yang diduga melanggar ketentuan,”tegasnya. Namun, dia tidak menyebutkan ada dana asing yang mengalir ke kantong calon presiden. ”Yang jelas ada nama-nama fiktif yang memberikan dana pada capres. Dari situ, bisa dilihat lebih lanjut tentang dana asing,” katanya. (sofian dwi / moch fauzi/chamad hojin/dian widiyanarko/susi/arif dwi cahyono/kholil)

(ArJuN_EdAn)